Jakarta, AsiaPeristiwa.com - KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid disebut menjadi salah satu yang terjaring OTT KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan OTT terhadap Gubernur Riau. Namun, Budi belum mengungkap lebih jauh.
Hingga kini, penyidik KPK masih bergerak di lapangan untuk mengusut perkara tersebut.
"Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT," kata Budi kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2025).
Pihak yang diamankan KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Selain mengamankan Gubernur Riau dan 9 orang lainnya, KPK juga mengamankan barang bukti. Dalam OTT di Riau, penyidik KPK disebut menyita sejumlah uang.
"Ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ucap Budi.
Setelah terjaring OTT KPK di Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid rencananya akan diboyong KPK ke Jakarta hari ini.
"Jadi rencana tim akan membawa (Abdul Wahid dkk) ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (Selasa ini, red)," kata Budi.
Di sisi lain, Budi belum menjelaskan secara pasti OTT itu apakah terkait dengan kasus proyek PUPR di Riau. Sebab, proses penyidikan masih berlangsung di lapangan.
"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak," kata Budi.
"Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detil terkait dengan konstruksi perkaranya," sambungnya.
Pemerintah Provinsi Riau buka suara setelah Gubernur Abdul Wahid terkena OTT KPK. Pemprov Riau memastikan Wahid tak ikut terjaring OTT, tapi hanya dimintai keterangan.
"Informasi yang kami dapat Pak Gubernur hanya dimintai keterangan, bukan di OTT," tegas Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, Senin (3/11) seperti yang dilansir detiksumut.
Wahid disebut sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro sebelum ada OTT. Rapat itu diikuti sejumlah dinas dan kepala daerah.
"Kalau tidak salah terakhir Pak Gubernur memimpin rapat soal sampah. Agenda terakhir itu sama kepala dinas," kata Teza.
Pemprov Riau masih menunggu informasi lebih lanjut. Teza mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses kepada KPK.
"Untuk detail kasusnya tentu kewenangan dari teman-teman KPK. Prinsipnya kami. (APC-FM)
#OTT KPK
